SELAYANG PANDANG

LEMBAR SOSIALISASI DARI MASYARAKAT DESA PAMENGKANG DAN INSTANSI YANG TERKAIT  AGAR SEGERA MENGUNGKAP ADANYA INDIKASI CACAT SECARA ADMINISTRASI DALAM PROSES PELEPASAN LAHAN TANAH NEGARA PERSIL 132 DAN 133 DI DESA PAMENGKANG YANG AKAN DIALIHFUNGSIKAN MENJADI KOMPLEK PERUMAHAN KAMI BERSUARA LEWAT WEBSITE INI DI KARENAKAN SUDAH TIDAK ADANYA RUANG BAGI KAMI UNTUK BERPENDAPAT/BERMUSYAWARAH DI DESA PAMENGKANG KARENA PEMERINTAH DESA PAMENGKANG TIDAK TRANSPARAN DALAM PROSES PENJUALAN (TANAH NEGARA) HAK GARAP WARGA PADAHAL KAMI SELALU MENGUSULKAN AGAR PEMERINTAH DESA SEGERA MEMFASILITASI KAMI WARGA DESA PAMENGKANG UNTUK MUSYAWARAH MEMBICARAKAN TANAH NEGARA PERSIL 133 YANG DIJUAL TAPI SAMPAI SEKARANG PEMERINTAH DESA MASIH MENUTUP DIRI SAMPAI KELUARNYA MEDIA WEBSITE INI, PADAHAL KAMI INGIN KEJELASAN YANG SEJELAS-JELASNYA DAN PASTI SUPAYA MASYARAKAT TAHU PERMASALAHAN YANG ADA PESAN MORAL UNTUK INSTANSI YANG TERKAIT SUPAYA SEGERA MENINDAKLANJUTI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA PAMENGKANG MENGENAI PELEPASAN/PENJUALAN TANAH NEGARA DI DESA PAMENGKANG BERUPA LAHAN TANAH NEGARA HAK GARAP WARGA YANG DI JUAL KEPADA DEPELOVER OLEH SEKELOMPOK ORANG YANG MENATASNAMAKAN “TIM PEMBEBASAN LAHAN BENTUKAN PEMERINTAH DESA” YANG SEBENARNYA CACAT HUKUM KARENA PROSES PEMBENTUKANNYA TIDAK TRANSPARAN, MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK DI MUSYAWARAHKAN DI DESA, TANPA PERSETUJUAN BPD DAN BERJALAN TANPA BADAN HUKUM PERDES. Daftar Nama-Nama  yang dipertanyakan warga yang selama ini mengaku tim pembebasan lahan adalah sebagai berikut: Paurrohman (Ketua), A’id Ahmad, H. Toat,  Emon Nurahman, Cahya, Jalim, Kalsum, Nita,   Adi, Cacan, Enjo, Entong Juhri  eberapa Pelanggar Hukum yang yang dilakukan Tim Panitia diantaranya: melanggar: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2014   TENTANG DESA BAB V, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Keenam Musyawarah Desa Pasal 54 (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan       Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat        strategis dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)        meliputi:      a. penataan Desa;      b. perencanaan Desa;      c. kerja sama Desa;      d. rencana investasi yang masuk ke Desa;      e. pembentukan BUM Desa;      f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan      g. kejadian luar biasa. (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  paling       kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.